Berawal dari kondisi kesehatan masyarakat yang masih tertinggal dibandingkan negara berkembang lainnya. Di sini saya mengangkat masalah mengenai kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan kenyataan yang kita lihat selama ini, masyarakat masih dipersulit urusannya dalam hal kesehatan. Masih sangat banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan haknya untuk hidup sehat. Fakta bahwa sistem kesehatan di Indonesia masih amburadul seperti ketidaksiapan birokrasi kesehatan, tidak terjangkaunya biaya kesehatan, kurangnya kualitas pelayanan kesehatan, peralatan kesehatan yang kurang memadai hingga kurangnya penyebaran dokter di Indonesia. Hal ini juga diperparah dengan kurangnya kesadaran rakyat dalam menjaga kesehatan dan berprilaku hidup sehat.
Mirisnya birokrasi kesehatan di Indonesia
Ketika kita berbicara mengenai birokrasi kesehatan kaitannya adalah mekanisme dalam bentuk pelayanan kesehatan. Berawal dari fakta yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan bahwa sistem birokrasi kesehatan Indonesia masih kurang baik. Saat suatu sistem tersebut terkena suatu masalah maka seluruh komponen yang terkandung didalamnya juga menjadi masalah sehingga menjadi berantakan di dalam sistem tersebut. Lemahnya birokrasi kesehatan di Indonesia yang berefek dengan kelalaian pemerintah dalam mengalokasikan dananya ke rumah sakit yang khususnya berada di perdesaan sehingga banyak rumah sakit yang terancam bangkrut. Hasil akhirnya adalah banyak rumah sakit yang menolak pasien karena memiliki keterbatasan biaya. Seharusnya pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien emergency meskipun mereka belum mempunyai kartu jaminan kesehatan. Solusi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pun terkadang juga mempersulit pasien karena fakta yang telah ditemui bahwa dokter juga menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Kasus yang terjadi pada tahun 2013 yang lalu adalah kasus bayi Naila yang ditolak salah satu rumah sakit di Sulawesi Selatan akhirnya meninggal di pangkuan ibunya tepat berada di depan loket rumah sakit karena keterlambatan penangan. Kasus tersebut menjadi cerminan kita bahwa birokrasi pelayanan kesehatan di Indonesia masih kurang baik.
Dengarkan suara hati kami
Banyak rakyat yang telah bersuara karena kurang baiknya pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal ini sama saja dengan merampas hak mereka untuk hidup sehat termasuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada yang mau ketika pelayanan kesehatan yang seharusnya mereka dapatkan tetapi tidak mereka dapatkan. Di sini pemerintah belum mampu mendengar suara hati rakyat terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada. Daya iritablitas yang dimiliki pemerintah belum mampu merespon kebutuhan rakyat untuk melakukan sesuatu perubahan yang akan meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Masih banyak masalah yang muncul walaupun pemerintah telah mencanangkan JKN. Masih banyak yang harus diperbaiki dalam birokrasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Mungkin mereka hanyalah rakyat kecil yang tidak memiliki kekuasaan. Tetapi dengarkanlah suara mereka. Rakyat hanya berharap untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik tanpa harus membeda-bedakan strata sosial, ekonomi, ras, dan budaya. Selain itu, akses pelayanan kesehatan hingga biaya pengobatan juga harus dapat terjangkau diseluruh kalangan masyarakat Indonesia bahkan pengobatan gratis jika memungkinkan harus diberikan oleh pemerintah.
Solusi dalam masalah kesehatan Indonesia
Masalah kesehatan masyarakat yang begitu kompleks tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita harus serius dalam menangani masalah ini karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kunci dalam masalah kesehatan selama ini adalah dengan meningkatkan kepedulian yang tinggi dan harus peka dengan kondisi kesehatan rakyat kemudian selesaikan masalah yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat luas dan masalah yang masih berkesinambungan. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan perbaikan birokrasi kesehatan di Indonesia. Jajaran dan pimpinan Kementrian Kesehatan harus selalu memonitor segala birokrasi rumah sakit di Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan dana harus diperlihatkan dan dijelaskan dengan detail. Jalinlah suatu hubungan yang erat antara pihak Kementrian Kesehatan dengan pihak rumah sakit. Bukan itu saja, antar petugas kesehatan seperti dokter, perawat, dokter gigi, dan apoteker harus bisa berkolaborasi dengan baik di rumah sakit. Dengan menjalin sebuah keharmonisan, maka diharapkan dapat memperbaiki birokrasi yang sekarang ini. Selain itu, tingkatkan efisiensi manajemen rumah sakit sehingga tidak muncul kesalahpahaman di rumah sakit yang dapat merusak birokrasi. Solusi berikutnya dengan memaksimalkan pengobatan murah dan gratis. Pemerintah harus lebih gencar dalam menjalankan program JKN. Masih banyak rakyat miskin yang belum mendapatkan kartu JKN ini kemudian jangan persulit birokrasi rakyat kecil dalam memperoleh hak kesehatannya. Tidak membeda-bedakan antara pasien dengan kartu JKN maupun tidak. Semua harus dilakukan dengan seadil-adilnya. Pemerintah dapat membuat hukum yang lebih ketat dalam mengatur kesehatan di Indonesia. Dengan adanya hukum membuat pekerja di dalam instansi kesehatan lebih takut jika mereka melakukan penyelewengan. Meningkatkan lingkungan yang kondusif di rumah sakit juga membuat pelayan kesehatan bekerja lebih optimal sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja yang berefek dengan mutu pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Dari masyarakat sendiri, harus diberikan sosialisasi dan penyuluhan yang edukatif di lingkungan setempat terkait dengan birokrasi kesehatan maupun sistem JKN di Indonesia. Pemerintah maupun pihak lainnya harus bersikap terbuka sehingga tidak memunculkan kesalahpahaman. Dengan begitu, masyarakat mengetahui alur-alur birokrasi kesehatan sehingga stigma masyarakat selama ini mengenai birokrasi kesehatan yang buruk dapat berubah.
Dengan banyaknya masalah kesehatan yang dihadapi Indonesia harus diseimbangkan dengan solusi yang diambil. Rasa kepedulian dan kepekaan harus ditingkatkan sehingga kita dapat mendengar suara-suara hati rakyat disana yang menjerit dengan kondisi kesehatan di Indonesia selama ini. Solusi diatas hanya sebagian kecil untuk mengatasi masalah kesehatan yang kompleks ini. Secercah harapan masih dapat kita gapai demi menuju Negara Indonesia sehat.
Referensi :
1. Kebijakan Kesehatan Naional. Arsip Diskusi Kebijakan Kesehatan April-Mei 2014. [internet].[cited 2014 Mei 10]. Available form : http://kebijakankesehatanindonesia.net/
2. Kebijakan Kesehatan Nasional. Pelayanan Kesehatan Nasional Tertinggal. [internet].[cited 2014 Mei 10]. Available form : http://kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/73-berita/1918-pelayanan-kesehatan-indonesia-tertinggal.html
3. Pencerah Nusantara. Masih banyak masalah kesehatan di Indonesia. [internet].[cited 2014 Mei 10]. Available form : http://pencerahnusantara.org/profil-dokter/
4. Susanti, YS. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), antara harapan dan kenyataan. [internet].[cited 2014 Mei 10]. Available form : http://radarsukabumi.com/?p=100220
5. Manajemen pembiayaan kesehatan. Mekanisme Birokrasi Kesehatan Jawa Timur Dinilai lambat. [internet]. [cited 2014 Mei 10]. Available form : http://manajemen-jaminankesehatan.net/index.php/list-berita/675-mekanisme-birokrasi-kesehatan-jawa-timur-dinilai-lambat
6. Rachmaningtyas, A. Pemerintah jamin birokrasi tidak susahkan masyarakat.[internet].[cited 2014 Mei 10]. Available form : http://nasional.sindonews.com/read/2014/01/01/15/822674/pemerintah-jamin-birokrasi-tidak-susahkan-masyarakat
7. Pusat KPMAK. WAMENKES: Peningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan. [internet]. [cited 2014 Mei 10]. Available form: http://www.kpmak-ugm.org/news/395-wamenkes-peningkatkan-akses-pelayanan-kesehatan.html
8. Andi F, Spain V. Keputusan Kasus Naila Menggambarkan Tingkat Kemanusiaan Bangsa Indonesia ke Dunia Internasional. [INTERNET].[Cited 2014 Mei 10]. Available form : http://birokrasi.kompasiana.com/2013/11/03/keputusan-kasus-naila-menggambarkan-tingkat-kemanusiaan-bangsa-indonesia-ke-dunia-internasional-606191.html
9. Harahap R. Belum semua rakyat miskin dapat jaminan kesehatan. [Internet].[cited 2014 Mei 10]. Available form : http://www.antaranews.com/suara-parlemen/berita/419963/belum-semua-rakyat-miskin-dapat-jaminan-kesehatan
10. Menpan. Membangun Kultur Birokrasi, Bukan Struktur. [internet].[cited 2014 Mei 11]. Available form : http://www.menpan.go.id/cerita-sukses-rb/2137-membangun-kultur-birokrasi-bukan-struktur